LMR-RI KOMWIL SUMBAR DESAK PENGUSUTAN DUGAAN PETI EMPAT EXCAVATOR DI PERBATASAN SUMBAR–RIAU, DANDIM 0306/50 KOTA JADI SOROTAN
LIMA PULUH KOTA -- Dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dengan Kabupaten Kampar, Riau, memunculkan persoalan serius yang membutuhkan perhatian aparat penegak hukum dan komando kewilayahan TNI. Informasi yang disampaikan masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, mengarah pada dugaan aktivitas pertambangan menggunakan empat unit alat berat excavator di kawasan Kumbang Lambak, Nagari Simpang Kapuak, serta wilayah aliran Sungai Subayang dan Sungai Tambio. Laporan masyarakat tersebut diterima pada Selasa (10/11/2026) dan kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut.
Dokumentasi foto dan video yang diterima memperlihatkan kondisi kawasan yang mengalami perubahan fisik cukup mencolok. Terlihat tanah terbuka, timbunan material tanah dan bebatuan, kayu-kayu berserakan, serta aliran air yang berada di antara material hasil pengerukan. Kawasan yang sebelumnya ditumbuhi vegetasi tampak mengalami pembukaan lahan. Gambaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas yang berlangsung, tujuan pengerukan, dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan. Dokumentasi ini menjadi petunjuk awal, sedangkan penyebab perubahan lahan dan keterkaitannya dengan PETI harus dipastikan melalui pemeriksaan lapangan.
Informasi warga menyebutkan empat unit excavator diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan tersebut. Jika benar alat berat itu beroperasi untuk kegiatan PETI, aparat harus mengungkap siapa pemiliknya, siapa yang mendatangkan, siapa operatornya, siapa pemodalnya, dan siapa pengendali kegiatan di lapangan. Penelusuran juga perlu menyentuh sumber bahan bakar, jalur pengangkutan material, serta distribusi hasil tambang. Empat alat berat bukan persoalan kecil. Karena itu, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan dan memperoleh keuntungan justru luput dari penegakan hukum.
Dua kawasan sungai yang menjadi perhatian adalah Sungai Subayang di Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dan Sungai Tambio yang juga disebut masyarakat. Selain itu, kawasan Kumbang Lambak di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu ditelusuri secara khusus. Aparat harus memastikan koordinat setiap titik, batas administrasi, status kawasan, dan hubungan antarlokasi yang dilaporkan. Kondisi sungai yang mengalami perubahan fisik juga perlu diperiksa melalui pengujian kualitas air, pemetaan sedimentasi, dan pemeriksaan kemungkinan kerusakan lingkungan. Jangan sampai persoalan batas wilayah menjadi celah bagi aktivitas ilegal tanpa pengawasan yang jelas.
Persoalan semakin serius setelah muncul informasi warga mengenai dugaan adanya perlindungan terhadap aktivitas PETI tersebut. Menurut keterangan masyarakat, kegiatan pertambangan itu diduga berpayung kepada Dandim 0306/50 Kota. Tudingan ini merupakan informasi warga yang belum terverifikasi dan bukan fakta hukum. Namun, karena menyangkut jabatan komando kewilayahan dan institusi negara, persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan independen. Publik perlu mendapatkan jawaban: apakah Dandim mengetahui aktivitas yang dilaporkan, apakah pernah menerima informasi mengenai empat excavator, dan apakah jajaran teritorial telah melakukan pengawasan terhadap kawasan yang disebutkan masyarakat?
Ketua LMR-RI Komwil Sumatera Barat meminta Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Danrem 032/Wirabraja turun tangan menindaklanjuti laporan tersebut. Permintaan ini menitikberatkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas PETI, keberadaan empat excavator, kondisi kawasan sungai, serta informasi masyarakat mengenai dugaan perlindungan yang menyeret jabatan Dandim 0306/50 Kota. Pangdam dan Danrem diharapkan tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi memastikan kebenaran informasi melalui pengecekan lapangan dan pengawasan internal. Langkah tersebut penting untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Dandim 0306/50 Kota juga perlu memberikan klarifikasi terbuka atas informasi yang disampaikan masyarakat. Penjelasan diperlukan mengenai langkah pengawasan wilayah, penerimaan laporan warga, serta koordinasi yang telah dilakukan dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Apabila tudingan mengenai dugaan perlindungan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi dapat meluruskan informasi yang berkembang. Namun, apabila pemeriksaan menemukan indikasi keterlibatan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota, proses pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum serta mekanisme disiplin dan peradilan militer yang berlaku. Jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.
Dari sisi hukum, kegiatan penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Apabila ditemukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga perlu diperiksa penerapannya. Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polres Lima Puluh Kota, dan Polres Kampar perlu berkoordinasi melakukan penyelidikan lintas wilayah, memeriksa alat berat, mengidentifikasi pemilik dan pengendali kegiatan, serta mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus mengambil bagian dalam penanganan persoalan ini. Pengawasan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara terpadu dengan memastikan status perizinan pertambangan, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan daerah aliran sungai. Pemeriksaan kualitas air Sungai Subayang dan Sungai Tambio perlu dilakukan apabila terdapat indikasi pencemaran. Masyarakat juga berhak mengetahui hasil pemeriksaan serta perkembangan penanganan laporan tersebut. Jangan sampai kerusakan lingkungan berlangsung, sementara instansi yang memiliki kewenangan justru saling menunggu dan melempar tanggung jawab.
LMR-RI Komwil Sumbar mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi atau rapat koordinasi, melainkan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata dan transparan. Informasi warga Buluh Kasok, dokumentasi foto dan video, serta keterangan mengenai empat excavator harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta di lapangan. Dandim 0306/50 Kota, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Danrem 032/Wirabraja, kepolisian, dan pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing. Redaksi membuka hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan siapa pun. Jika PETI terbukti berlangsung, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses tanpa pandang bulu.
TIM INVESTIGASI
