LIMA PULUH KOTA -- Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis excavator di Jorong Kubang Balambak, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi sorotan serius. Informasi masyarakat yang diterima redaksi pada Selasa (10/11/2026) turut memunculkan dugaan adanya pihak yang menjadi pelindung atau disebut sebagai "payung" aktivitas tersebut, bahkan dikaitkan dengan jabatan Dandim 0306/50 Kota. Menanggapi informasi itu, LMR RI Komwil Sumbar menyatakan kecaman keras dan mendesak pemeriksaan menyeluruh. Tuduhan tersebut belum terbukti dan harus diuji melalui klarifikasi serta penyelidikan berbasis bukti.
LMR RI Komwil Sumbar mendesak Dandim 0306/50 Kota memberikan klarifikasi resmi atas informasi masyarakat yang mengaitkan jabatannya dengan dugaan perlindungan aktivitas PETI. Publik berhak mengetahui apakah terdapat personel yang mengetahui, memfasilitasi, atau memiliki hubungan dengan kegiatan tersebut. Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Danrem 032/Wirabraja juga diminta melakukan pengawasan serta pemeriksaan internal secara objektif. Jika tidak benar, sampaikan bantahan disertai penjelasan. Jika ditemukan keterlibatan personel, proses sesuai ketentuan hukum dan kedinasan. Jangan sampai dugaan yang menyangkut kehormatan institusi dibiarkan tanpa kepastian.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada keberadaan excavator dan pekerja lapangan. LMR RI Komwil Sumbar mendesak Kapolres Lima Puluh Kota bersama Satreskrim menelusuri pemilik alat berat, pemodal, pemasok bahan bakar, penguasa lahan, operator, pengendali kegiatan, hingga pihak yang diduga menampung dan memperjualbelikan hasil tambang. Pemeriksaan juga harus memastikan status perizinan lokasi dan kegiatan pertambangan. Apabila ditemukan aktivitas tanpa izin, seluruh pihak yang terbukti mempunyai peran harus dimintai pertanggungjawaban. Menindak pekerja lapangan saja tidak cukup apabila pemodal dan pengendali justru tidak tersentuh.
Dari aspek hukum, dugaan PETI harus diperiksa berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. Pasal 35 mengatur perizinan berusaha pertambangan, sedangkan Pasal 158 mengatur ketentuan pidana penambangan tanpa izin. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, penyidik perlu menelusuri peran masing-masing berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan. LMR RI Komwil Sumbar meminta penegakan hukum tidak tebang pilih, sekalipun dugaan pelanggaran menyangkut pihak yang memiliki kedudukan atau pengaruh tertentu.
Dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian. Aktivitas pengerukan menggunakan excavator berpotensi mengubah bentang alam, merusak vegetasi, meningkatkan sedimentasi, serta mengganggu kualitas air. Kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian teknis, bukan sekadar asumsi. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya dapat menjadi dasar pemeriksaan apabila ditemukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. LMR RI Komwil Sumbar mendesak instansi terkait turun melakukan pemeriksaan dan memastikan adanya tindakan pemulihan apabila kerusakan terbukti.
LMR RI Komwil Sumbar menyatakan akan membawa persoalan ini melalui surat resmi kepada Panglima TNI hingga Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian dan pemeriksaan atas informasi dugaan PETI, dugaan perlindungan oleh oknum aparat, serta penelusuran pemodal dan pengendali kegiatan. Pengaduan harus dilengkapi dokumentasi, titik koordinat, waktu kejadian, keterangan saksi, dan bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti secara objektif. LMR RI Komwil Sumbar menegaskan bahwa pengawasan masyarakat harus berjalan bersama proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dandim 0306/50 Kota, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Danrem 032/Wirabraja, Kapolres Lima Puluh Kota, Pemerintah Nagari Simpang Kapuak, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Informasi mengenai dugaan keterlibatan atau perlindungan oleh oknum tertentu belum merupakan fakta hukum. Pemberitaan ini berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 mengenai hak jawab dan hak koreksi, serta Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, 3, 10, dan 11 mengenai independensi, akurasi, verifikasi, keberimbangan, praduga tak bersalah, dan kewajiban melayani hak jawab. Setiap perkembangan yang terverifikasi akan diberitakan secara proporsional.
Kini LMR RI Komwil Sumbar mendesak agar dugaan PETI di Jorong Kubang Balambak tidak berakhir menjadi polemik tanpa penyelesaian. Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Danrem 032/Wirabraja diminta memastikan informasi yang mengaitkan jabatan Dandim 0306/50 Kota diperiksa secara objektif, sementara kepolisian dituntut mengungkap pemodal, pengendali, dan seluruh jaringan yang terbukti terlibat. Jika tuduhan tidak terbukti, sampaikan klarifikasi secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum tanpa pandang pangkat dan jabatan. LMR RI Komwil Sumbar menyatakan akan mengawal persoalan ini hingga tingkat pusat. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum yang adil.
TIM INVESTIGASI
