Persoalan semakin mengundang perhatian setelah laporan lapangan menyebut dua orang yang diduga anggota kepolisian berseragam dinas dan seorang anggota Polairud berada tidak jauh dari area pengisian. Mereka dilaporkan duduk di sekitar lokasi ketika pengisian jerigen berlangsung. Salah seorang yang disebut sebagai anggota polisi memberikan alasan bahwa solar tersebut diperuntukkan bagi nelayan dan memiliki surat dari Dinas Perikanan. Bahkan, awak media diarahkan untuk mengonfirmasi kepada Kapolsek Teluk Kabung. Keterangan ini harus diuji secara terbuka. Siapa yang menerbitkan rekomendasi, siapa penerimanya, berapa kuotanya, dan apa dasar penugasan aparat di lokasi? Keberadaan personel kepolisian bukan bukti keterlibatan dalam pelanggaran, tetapi juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan.
Keterangan berbeda muncul dari seorang warga berinisial AR yang mengaku mengetahui kondisi distribusi BBM di kawasan tersebut. Ia menduga sebagian solar yang masuk melalui jerigen bukan digunakan oleh nelayan, melainkan dikumpulkan di gudang-gudang penampungan untuk kemudian dijual kembali. Jika keterangan tersebut benar, persoalannya sangat serius karena BBM yang seharusnya dinikmati konsumen pengguna yang memenuhi syarat diduga berubah menjadi komoditas perdagangan pihak tertentu. Namun, dugaan keberadaan gudang, identitas pemilik, jumlah BBM yang ditampung, dan jalur distribusinya harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik, dokumen transaksi, serta penelusuran aliran BBM.
Inilah titik yang harus dijawab oleh pengelola SPBU 14.252.516. Pengisian menggunakan jerigen memang dapat dilakukan untuk konsumen pengguna tertentu berdasarkan rekomendasi resmi dan persyaratan yang berlaku. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 mengatur identitas penerima, sektor usaha, jenis dan alokasi volume BBM, penyalur, masa berlaku rekomendasi, serta larangan memperjualbelikan kembali BBM yang diperoleh. Pasal 16 mengatur penyaluran menggunakan jerigen bagi penerima rekomendasi, sedangkan Pasal 17 melarang pengalihan rekomendasi dan penjualan kembali BBM tersebut. Artinya, alasan kebutuhan nelayan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah, bukan sekadar pernyataan lisan.
Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan surat rekomendasi. Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas perlu menelusuri rekaman CCTV, catatan transaksi dispenser, volume penjualan harian, identitas pembeli, frekuensi pengambilan BBM, serta kesesuaian antara kuota dan kebutuhan riil penerima. Pemeriksaan harus menjawab apakah terdapat pembelian berulang dalam jumlah tidak wajar, apakah satu penerima mengambil BBM melebihi alokasi, dan apakah ada pola distribusi yang mengarah pada penampungan atau penjualan kembali. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui sanksi administratif maupun proses hukum sesuai unsur pelanggarannya.
Dari sisi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan dasar penindakan terhadap penyalahgunaan distribusi BBM. Pasal 55 mengatur ancaman pidana bagi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Apabila ditemukan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, atau niaga tanpa izin yang dipersyaratkan, ketentuan Pasal 53 juga dapat diperiksa sesuai unsur perbuatannya. Penetapan pasal tentu menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau keberadaan jerigen di SPBU.
Institusi kepolisian juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Polresta Padang dan Polda Sumatera Barat perlu mengklarifikasi identitas serta dasar penugasan personel yang dilaporkan berada di SPBU tersebut. Propam dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau penyalahgunaan kewenangan. Apabila personel menjalankan tugas resmi, dasar surat perintah dan ruang lingkup pengawasannya patut dijelaskan. Apabila ditemukan pembiaran atau tindakan yang bertentangan dengan tugas kepolisian, penanganannya harus dilakukan secara profesional tanpa perlindungan terhadap siapa pun. Transparansi justru penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi penerbit rekomendasi juga harus menjelaskan mekanisme penyaluran solar bagi nelayan Bungus Teluk Kabung. Berapa jumlah penerima resmi? Berapa kuota setiap penerima? Apakah terdapat daftar kapal dan kebutuhan operasional yang menjadi dasar perhitungan? Siapa yang mengawasi penggunaan BBM setelah disalurkan? Pertanyaan ini penting karena kebutuhan nelayan merupakan hak yang harus dilindungi, tetapi subsidi negara tidak boleh dijadikan celah untuk memperkaya pihak lain. Jika ada pihak yang menggunakan identitas nelayan atau dokumen rekomendasi sebagai kedok untuk mengumpulkan dan memperjualbelikan BBM, aparat harus menelusuri seluruh mata rantai yang terlibat.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Pengelola SPBU 14.252.516, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kapolsek Teluk Kabung, serta institusi kepolisian terkait diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan klarifikasi, data, dan hak jawab sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan menghasilkan berita akurat, berimbang, menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Kini publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan normatif. Apakah SPBU tersebut telah menyalurkan BBM sesuai ketentuan? Apakah seluruh jerigen memiliki dasar rekomendasi yang sah? Benarkah terdapat gudang penampungan dan perdagangan kembali BBM di sekitar Bungus? Siapa penerima sebenarnya, siapa yang mengendalikan distribusi, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari penyimpangan subsidi? Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan terbuka dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Investigasi tidak boleh berhenti pada operator dispenser apabila dugaan penyimpangan melibatkan rantai distribusi yang lebih luas. Subsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi syarat, bukan ladang keuntungan jaringan tertentu. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, bongkar sampai ke akar-akarnya, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
TIM INVESTIGASI
