TELUK BAYUR, PADANG | Ledakan tangki penyimpanan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di lingkungan industri PT WIMA INNO MAS, kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.30 WIB, menewaskan dua orang pekerja. Peristiwa maut ini bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga membuka persoalan serius yang harus dijawab secara transparan: bagaimana ledakan bisa terjadi di fasilitas industri yang seharusnya memiliki sistem pengamanan berlapis? Apakah seluruh standar keselamatan benar-benar dijalankan, atau justru terdapat celah pengendalian risiko yang selama ini luput dari pengawasan?
Dokumentasi foto dan dua rekaman video yang diterima redaksi memperlihatkan kawasan perusahaan, sejumlah tangki penyimpanan CPO berukuran besar, instalasi penghubung, serta kondisi darurat pekerja pascakejadian. Dokumentasi lainnya memperlihatkan dua jenazah berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran tersebut menunjukkan besarnya dampak tragedi, tetapi tidak memperlihatkan secara langsung detik terjadinya ledakan maupun sumber pemicunya. Karena itu, penyebab kejadian tidak boleh direkayasa melalui asumsi. Justru di sinilah penyelidikan teknis harus bekerja: mengungkap apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, dan apakah terdapat kegagalan sistem keselamatan sebelum dua pekerja kehilangan nyawa.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tersebut. Informasi awal, menurut keterangannya, diterima melalui anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI yang berada di lingkungan perusahaan. Ruli mendesak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, khususnya bidang pengawasan ketenagakerjaan, segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. KSPSI menegaskan bahwa kematian dua pekerja tidak boleh sekadar dicatat sebagai kecelakaan industri tanpa penelusuran terhadap kemungkinan persoalan dalam penerapan K3. Dugaan adanya persoalan keselamatan harus diuji melalui bukti dan pemeriksaan berwenang, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan tanpa jawaban.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kondisi fisik tangki setelah kejadian. Pengawas harus menelusuri riwayat inspeksi teknis, kelayakan konstruksi, ketebalan dan kondisi material, sistem perpipaan, katup pengaman, pengendalian tekanan dan temperatur, ventilasi, serta sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat. Apabila terdapat pekerjaan perawatan atau aktivitas berisiko sebelum ledakan, dokumen izin kerja, prosedur pengamanan, dan catatan pelaksanaan pekerjaan juga harus diperiksa. Apakah tangki telah menjalani pemeriksaan berkala? Apakah ditemukan kerusakan sebelumnya? Apakah rekomendasi perbaikan pernah dikeluarkan dan ditindaklanjuti? Seluruh pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar pernyataan bahwa perusahaan telah memiliki SOP.
Lebih jauh, penyelidikan harus menguji bagaimana sistem manajemen keselamatan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Apakah identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan secara berkala? Apakah pekerja memperoleh pelatihan sesuai jenis pekerjaan dan tingkat bahayanya? Apakah penggunaan alat pelindung diri diawasi? Bagaimana pengendalian pekerjaan panas, prosedur isolasi energi, pengamanan area tangki, serta kesiapan tim tanggap darurat? Dokumen SMK3 yang tersusun rapi tidak otomatis membuktikan bahwa keselamatan telah terlaksana. Ukuran sesungguhnya adalah apakah seluruh prosedur tersebut benar-benar diterapkan, diawasi, dan mampu mencegah kecelakaan di lapangan.
Dalam aspek hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas mengatur kewajiban keselamatan di tempat kerja, termasuk lokasi yang menggunakan instalasi berbahaya serta menyimpan atau mengolah bahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan. Pasal 11 mewajibkan pengurus melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja kepada pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan landasan tersebut, investigasi harus menguji kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum, bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi. Apabila ditemukan pelanggaran, unsur kesalahan dan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Peran pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus diuji secara proporsional. Disnaker Provinsi Sumatera Barat melalui pengawas ketenagakerjaan perlu melakukan pemeriksaan khusus kecelakaan kerja, mengamankan dokumen K3, memeriksa kelayakan peralatan, serta menelusuri riwayat pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi keselamatan. Kepolisian perlu melakukan penyelidikan untuk mengamankan lokasi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, serta berkoordinasi dengan ahli teknik dan keselamatan industri. Jangan sampai lokasi kejadian berubah sebelum bukti penting diamankan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus berjalan berdasarkan hasil penyidikan dan tidak boleh berhenti hanya karena perusahaan menyebut kejadian tersebut sebagai kecelakaan kerja.
Pertanyaan berikutnya menyangkut tanggung jawab korporasi dan pemenuhan hak pekerja. Manajemen PT WIMA INNO MAS harus memberikan penjelasan mengenai kronologi resmi, kondisi operasional tangki, hasil pemeriksaan terakhir, prosedur keselamatan yang berlaku, serta langkah penanganan setelah kejadian. Perusahaan juga perlu memastikan seluruh hak kedua pekerja yang meninggal dunia dipenuhi, termasuk pengurusan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, santunan, dan hak ahli waris sesuai ketentuan. Pemeriksaan harus memastikan status hubungan kerja korban, pihak pemberi kerja, serta tanggung jawab apabila terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan. Keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi persoalan administrasi setelah kehilangan anggota keluarga.
KSPSI AGN Sumatera Barat menyatakan akan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Desakan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, sebab keselamatan pekerja bukan fasilitas tambahan dan bukan pula formalitas untuk memenuhi persyaratan perusahaan. Dua pekerja yang meninggal dunia merupakan peringatan keras bahwa setiap celah dalam pengendalian risiko industri dapat berujung pada konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan. Apabila investigasi menemukan kelalaian, pelanggaran standar, atau unsur pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka dengan dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, publik menunggu jawaban yang tidak boleh berhenti pada pernyataan belasungkawa. Apa penyebab teknis ledakan? Bagaimana kondisi tangki sebelum kejadian? Kapan pemeriksaan terakhir dilakukan? Apakah seluruh rekomendasi keselamatan telah dipenuhi? Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap fasilitas industri tersebut? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila terbukti terdapat kegagalan dalam sistem keselamatan? Redaksi mendesak agar investigasi dilakukan secara independen, transparan, dan menyeluruh, sekaligus membuka ruang hak jawab bagi manajemen PT WIMA INNO MAS dan seluruh pihak terkait. Dua nyawa telah melayang di Teluk Bayur. Jangan biarkan tragedi ini berakhir hanya sebagai berita kecelakaan kerja, sementara akar persoalan dan pertanggungjawabannya tidak pernah benar-benar diungkap.
TIM INVESTIGASI
