PESISIR SELATAN -- Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Komwil Sumatera Barat mengecam keras dugaan penguasaan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 60 hektare di dua lokasi berbeda di wilayah Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dugaan tersebut menyeret nama seorang oknum wartawan berinisial E.P. yang disebut-sebut menguasai dan memanfaatkan kawasan yang diklaim sebagai HPK untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. LMR RI Komwil Sumbar menilai persoalan ini sangat serius karena menyangkut dugaan penguasaan aset negara, transaksi lahan, kerusakan lingkungan, serta hak masyarakat di sekitar kawasan tersebut. LMR RI Komwil Sumbar mendesak instansi kehutanan dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan transparan, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun LMR RI Komwil Sumbar, dugaan penguasaan lahan tersebut terbagi atas sekitar 35 hektare di kawasan Pinang Sabatang, Tapan, dan kurang lebih 25 hektare di lokasi lain yang disebut berada dekat wilayah Pasaman. Totalnya diperkirakan mencapai 60 hektare. Lahan di lokasi kedua diinformasikan pernah menjadi objek penindakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada 2023. Selain itu, muncul dugaan bahwa lahan tersebut diperoleh melalui transaksi pembelian dari seseorang berinisial YB yang disebut berkaitan dengan perkara HPK Tapan dan berstatus DPO pada saat itu. Informasi mengenai transaksi, status DPO, serta riwayat penindakan tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan keterangan aparat yang menangani perkara.
LMR RI Komwil Sumbar juga menyoroti beredarnya dokumen surat pernyataan kesepakatan ganti rugi tanah perkebunan yang berkaitan dengan wilayah Nagari Tapan. Salah satu dokumen bertanggal 12 Oktober 2026 mencantumkan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp80 juta untuk lahan sekitar dua hektare di Kampung Serdang. Dokumen lainnya tertanggal 9 September 2026 mencantumkan nilai Rp40 juta untuk lahan perkebunan sawit seluas dua hektare. Kedua dokumen tersebut memuat identitas para pihak, batas-batas tanah, saksi, serta tanda tangan. Keberadaan dokumen ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai asal-usul tanah, dasar penguasaan, serta kesesuaian objek transaksi dengan peta kawasan hutan. Dokumen kesepakatan ganti rugi tidak otomatis membuktikan kepemilikan yang sah apabila objeknya ternyata berada dalam kawasan hutan negara.
LMR RI Komwil Sumbar menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi surat-menyurat. Pemerintah harus turun langsung ke kawasan Pinang Sabatang dan lokasi lain yang dipersoalkan untuk mencocokkan koordinat lahan dengan peta penetapan kawasan HPK. Jika benar terdapat aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah, maka dugaan pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila terdapat dasar perizinan atau hak yang sah, seluruh dokumen tersebut juga harus dibuka dan diuji secara transparan. Kejelasan status kawasan merupakan kunci agar tidak terjadi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas lahan.
Kecaman LMR RI Komwil Sumbar semakin serius setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan tekanan dan intimidasi terhadap warga yang menggarap lahan di sekitar kawasan Tapan. Oknum wartawan E.P. disebut-sebut menggunakan alasan status kawasan HPK untuk menegur, menakut-nakuti, atau menekan warga. Dalam laporan tersebut, tindakan itu diduga berkaitan dengan kepentingan memperoleh keuntungan materi. Apabila terbukti terdapat ancaman atau pemaksaan untuk mendapatkan uang maupun keuntungan, perbuatan tersebut harus diproses secara hukum. Masyarakat yang merasa dirugikan perlu diberikan perlindungan agar berani menyampaikan kesaksian dan bukti. LMR RI Komwil Sumbar menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa daripada hukum, terlebih apabila status dan identitas profesi digunakan untuk menekan masyarakat.
Selain persoalan lahan, LMR RI Komwil Sumbar juga menyoroti laporan mengenai dugaan pengambilan kayu dari Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan pada masa banjir bandang Nagari Binjai Tapan tahun 2021. Berdasarkan informasi yang diterima lembaga tersebut, terdapat pengamanan barang bukti berupa kayu balok petak dengan perkiraan volume sekitar 10 meter kubik di kantor camat tersebut oleh pihak yang mengaku bersama tim Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kayu itu diduga diambil sekitar pukul 02.00 WIB dan kemudian dijual kepada seorang pengusaha kayu yang disebut beroperasi di Tapan. Informasi mengenai dugaan pengambilan kayu tersebut perlu ditelusuri melalui berita acara pengamanan barang bukti, saksi, catatan inventaris, serta pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Tidak boleh ada kesimpulan pidana sebelum bukti dan keterangan para pihak diperiksa.
Dokumentasi yang diterima LMR RI Komwil Sumbar memperlihatkan sejumlah kondisi banjir di wilayah Tapan, mulai dari jembatan yang rusak, akses jalan terendam, material kayu berukuran besar, rumah warga yang digenangi air, hingga masyarakat yang harus menyelamatkan barang-barang mereka. Foto-foto tersebut memperlihatkan besarnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur. Dugaan kerusakan lingkungan serta aktivitas pengelolaan lahan di kawasan hulu tentu perlu menjadi perhatian serius. Namun, hubungan sebab-akibat antara dugaan penguasaan lahan, penebangan pohon, dan banjir harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis daerah aliran sungai, perubahan tutupan hutan, sedimentasi, serta kajian instansi lingkungan dan kehutanan. Masyarakat Tapan berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan perlindungan dari aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
Dari aspek hukum, dugaan kegiatan mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah perlu diperiksa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ketentuan pidana yang relevan dalam Pasal 78. Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah juga mengatur larangan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan. Apabila ditemukan unsur ancaman, pemaksaan, atau pemerasan, penyidik perlu menguji penerapan ketentuan KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dugaan pengambilan dan penjualan kayu tanpa hak juga harus diperiksa berdasarkan asal-usul kayu, dokumen pengangkutan, serta ketentuan kehutanan yang berlaku. Kepemilikan KTA pers maupun profesi wartawan tidak memberikan kekebalan hukum terhadap tindak pidana.
LMR RI Komwil Sumbar secara tegas mendesak Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, kepolisian, serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi lapangan di Pinang Sabatang, Nagari Tapan, dan lokasi kedua yang disebut berada dekat Pasaman. Pemeriksaan harus mencakup dugaan penguasaan sekitar 60 hektare, riwayat transaksi dengan pihak yang disebut berinisial YB, dokumen ganti rugi, legalitas perkebunan sawit, dugaan intimidasi terhadap warga, serta laporan pengambilan kayu pada 2021. LMR RI Komwil Sumbar juga meminta agar masyarakat yang memiliki bukti dan mengalami kerugian diberikan ruang untuk melapor tanpa tekanan. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Hingga berita ini disusun, berbagai tuduhan terhadap oknum wartawan E.P. tersebut masih berupa informasi dan laporan yang memerlukan pembuktian. Klarifikasi dari pihak bersangkutan tetap diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab. LMR RI Komwil Sumbar menegaskan bahwa kecaman keras ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dugaan persoalan kawasan hutan, perlindungan masyarakat, dan kepentingan negara, bukan penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemberitaan wajib mengedepankan akurasi, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta memberikan hak jawab dan hak koreksi. LMR RI Komwil Sumbar meminta aparat tidak menutup mata dan segera memberikan kepastian hukum atas dugaan penguasaan kawasan HPK di Tapan. Negara harus hadir melindungi kawasan hutan dan masyarakat, bukan membiarkan dugaan pelanggaran terus menjadi persoalan tanpa penyelesaian.
TIM
